A Secret Weapon For situs bodong
A Secret Weapon For situs bodong
Blog Article
# dito ariotedjo # karen agustiawan # rafael alun trisambodo # dmentor # subsidi kendaraan listrik
Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat perlu mengecek legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog). Adapun bunyi pasal penipuan tersebut sebagai berikut:
Dengan janji-janji subsidi murah dan pembangunan ekonomi—yang disampaikan dengan nada khasnya yang penuh semangat dan berani—, dia telah menggalang dukungan di kota itu, yang akan membuatnya menjadi wali kota perempuan pertama.
Melindungi diri anda dari tipuan itu, anda harus berhati-hati dan menggunakan sejumlah hal untuk menghindarinya. Terdapat beberapa layanan dan aplikasi gawai yang membantu menyeleksi telepon dan mencegah pencurian.
Tetapi banyak sindikat penipuan juga menggunakan lisensi Pogo ini untuk menutupi operasi kriminal mereka.
Sedangkan, file yang disebar kepada para korban terlihat seakan diubah nama file 'List get.Pdf' dan tidak berwarna merah.
Pihaknya mengimbau masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka penipuan yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.
Korban yang tak jeli mengklik file tersebut dan mengunduhnya. Saldo cellular banking-nya pun ludes. Ia menjelaskan korban tidak pernah menjalankan atau membuka aplikasi apapun atau mengisi consumer ID atau password di situs lain.
Tak tanggung-tanggung, penipu juga mengajak calon korbannya untuk membuka file copyright yang dikirimkan itu, dengan dalih agar korban mengecek apakah isi file tersebut benar ditujukan kepada korban.
“Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah NKRI wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk get more info dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila Trader merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab.
Verifikasi informasi: Sebelum melakukan transaksi atau memberikan informasi pribadi, verifikasi informasi melalui saluran resmi.
Implikasi Hukum Meskipun sebagai korban, Sahabat Mega mungkin harus terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mencoba mendapatkan kembali dana yang hilang. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan kembali.